Kelurahanmenerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang kedua kalinya atas tanah yang sudah bersertifikat. 2) Sedangkan untuk penyelesaian sengketa sertifikat ganda,BPN Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi sudah melakukan tugasnya dengan baik di lihat dari perannya dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Akan tetapi penyelesaian iPENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP TANAH YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) (Studi di Desa Lawin kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa) OLEH HANDRA NIM. 616110197 SKRIPSI Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Hasilpenelitian menunjukkan bahwa problem-problem penyelesaian sertifikat tanah yang belum bersertifikat adalah: 1) sejak terjadinya transaksi jual beli penguasaan phisik telah dikuasai oleh penggugat, 2) penggugat saat ini sangat membutuhkan kepemilikan yuridis dan 3) Para Tergugat keberatan. Tatacara jual beli tanah yang belum bersertifikat pertama-tama harus mendatangi kantor kelurahan setempat untuk proses mendapatkan surat keterangan tidak ada sengketa, surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan kepemilikan tanah sporadik. Masing-masing surat tersebut akan kami jelaskan satu-satu sebagai berikut: LANGKAHHUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG TIDAK BERSERTIFIKAT surat surat dan kepemilikan tanah sudah ada, namun belum sertifikat nasional. Setelah 7 tahun ada pihak yang mengklaim (si A) bahwa tanah Pak Majol adalah milik mereka, akibatnya hampir 28 rumah kena klaim kepemilikan si A, yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun lamanya PerananPPAT dalam Urusan Pertanahan Peran penting PPAT, sesuai peraturan pemerintah No.37 Tahun 1998, salah satunya adalah membuat akta tanah. Akta yang dibuat PPAT termasuk dokumen otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannnya sehingga bisa menjadi bukti sempurna untuk ba& peradilan. Oleh karena itu, setiap PPAT diharapkan bisa melaksanakan tanggung jawab & tugas dengan baik. PenyelesaianSengketa Tanah Yang Belum Bersertifikat Lewat Kantor Pertanahan. Kebanyakan orang yang mengalami sengketa tanah tanpa sertifikat lebih memilih lewat jalur pengadilan untuk bisa menyelesaikannya. Sebenarnya, menjadi lebih baik lagi jika konflik tersebut diadukan ke kantor badan pertanahan. Bacajuga: Sengketa Tanah, Kader PDIP Gianyar Tak Tahu Kantornya Diblokir. Kepala Denpasar'>BPKAD Denpasar, Ni Putu Kusumawati dalam kesempatan tersebut mengatakan, jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat mencapai 162 bidang. Pada tahun 2022 ini pihaknya menargetkan 100 bidang tanah dilakukan pensertifikatan. TopPDF Rekayasa Surat Kuasa Dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 151/Pdt.G/2010/PN.Ska) dikompilasi oleh Notaris didalam melaksanakan tugas yang diemban haruslah mengedepankan prinsip kehati-hatian, dalam hal ini menggunakan perasaan (feeling) juga. dapat juga menggunakan cap jempol. Pada memprosesnyasehingga dikeluarkannya sertipikat lain diatas tanah yang sama. 4. Faktor dari pemerintahan setempat, kelurahan atau desa yang tidak mempunyai data mengenai tanah-tanah yang sudah disertifikatkan atau sudah ada penguasaannya. 5. Kurangnya sumber daya manuasia (SDM) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo Abstract ABSTRAK PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT MELALUI NEGOSIASI (Studi kasus di Desa Terindak-Kecamatan Sekatak-Kabupaten Bulungan- Provinsi Kalimantan Utara) Pelaksanaan jual beli tanah yang belum bersertifikat di Desa Terindak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, masih dilakukan di hadapan kepala desa karena belum terdapat PPAT. PenyelesaianSengketa Tanah yang Belum Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Wita Sari Peranginangin, Devi Siti Hamzah Marpaung Abstract Settlement of land disputes can be resolved through litigation or non-litigation. Kasussedang melibatkan hukum dalam penyelesaiannya dan administrasi yang jelas namun tidak menimbulkan gejala sosial, politik, keamanan dan ekonomi. 3. Kasus berat. Namun, penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan bisa menghabiskan banyak dana. Bahkan, biaya pengadilan digadang-gadang bisa lebih besar dari objek tanah yang Dan sampai saat ini di seluruh Tanah Air harusnya ada 126 juta sertifikat yang harusnya dipegang masyarakat, tapi masih ada kurang lebih 80-an juta yang belum bersertifikat, kenapa ini banyak sengketa-sengketa" kata Jokowi dalam acara penyerahan sertifikat tanah di Tarakan, Kalimantan Utara seperti disiarkan Youtube Sekretariat Presiden LangkahMenyelesaikan Sengketa Tanah Lantas, jika saat ini Anda tengah tersandung kasus sengketa tanah, inilah langkah-langkah penyelesaian yang bisa dilakukan, dikutip dari laman bpn.go.id: a. Pelayanan Pengaduan dan Informasi Kasus Pengaduan disampaikan melalui loket pengaduan. Dilakukan register terhadap pengaduan yang diterima. nwfkHW. Banyak orang yang bertanya mengenai cara penyelesaian sengketa tanah yang belum bersertifikat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya jika Anda simak penjelasan singkat berikut ini. Masalah sengketa tanah di lingkungan masyarakat Banyak masyarakat yang berusaha menyelesaikan sengketa tanah tanpa sertifikat dengan menggunakan jalur pengadilan. Padahal jika dilihat dari proses penyelesaiannya. Sengketa tanah tentunya dapat diselesaikan bahkan tanpa perlu melalui proses pengadilan. Akan tetapi banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut. Tentunya menjadikan mereka yang memiliki permasalahan tersebut untuk membawanya pada jalur pengadilan. Padahal dengan melalui proses pengadilan, seringkali masyarakat dirugikan karena harus mengeluarkan uang dalam jumlah banyak. Sementara itu, untuk proses penyelesaian sengketa yang tidak dilakukan melalui pengadilan. Sebenarnya dapat diselesaikan melalui Kantor Pertanahan. Seperti apa kiranya prosedur penyelesaiannya? Berikut penjelasannya. Cara selesaikan sengketa tanah berdasarkan peraturan pemerintah Untuk penyelesaian sengketa tanah, pihak pemerintah sebenarnya telah mengatur hal tersebut. Aturan itu sendiri terlihat melalui Peraturan Menteri Agraria serta Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016. Aturan tersebut berkaitan dengan penyelesaian kasus pertanahan. Dalam permen tersebut dinyatakan bahwa kasus pertanahan diantaranya terdiri dari sengketa, konflik atau bahkan perkara pertanahan. Aturan tersebut dibuat agar setiap permasalahan atau kasus pertanahan dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sengketa tanah sendiri dikenal sebagai bentuk perselisihan yang berkaitan dengan lahan. Karena itulah masalah ini umumnya dapat terjadi di antara perseorangan, lembaga atau bahkan badan hukum dengan dampak yang tidak terlalu luas. Sedangkan untuk cara penyelesaian sengketa tanah itu sendiri, dapat dilakukan dengan dua cara berikut Pengaduan masyarakat Inisiatif yang bermula satu pihak Kementerian Agraria juga Tata Ruang atau dari Badan Pertanahan Nasional. Prosedur penyelesaian sengketa tanah tanpa pengadilan Berikut ini adalah beberapa prosedur yang dapat Anda ikuti ketika melakukan penyelesaian sengketa tanah tanpa melalui proses pengadilan Bagian awal Anda harus mengajukan pengaduan pada Kepala Kantor Pertanahan yang dilakukan secara tertulis. Baik itu melalui kotak surat, loket pengaduan atau bahkan melalui laman website resmi yang dimiliki ATR / BPN. Pengaduan yang dilakukan setidaknya harus memuat tentang identitas dari pihak pengadu. Kemudian pastikan pula ada uraian singkat mengenai kasus sengketa yang dialami. Berkas pengaduan yang dikirim harus disertai dengan Fotocopy dari identitas dari surat kuasa serta identitas penerima kuasa, utamanya apabila dikuasakan. Data pendukung atau bukti terkait pengaduan. Apabila proses pengaduan memenuhi syarat, maka pihak pengadu pun akan mendapatkan surat. Surat tersebut adalah Surat Tanda Penerimaan Pengaduan yang diberikan oleh petugasPejabat akan bertanggung awan untuk melakukan pengumpulan data. Jika pengaduan tersebut termasuk dalam kewenangan dari pihak Kementerian. Tentunya hal tersebut pun akan dikaji ulang dari data kronologinya. Dalam proses penyelesaian sengketa, Kepala Kantor dari wilayah BPN atau bahkan Menteri akan melakukan perubahan data, pembatalan sertifikat, serta menerbitkan pembatalan hak tanah. Demikianlah kiranya penjelasan singkat mengenai prosedur penyelesaian sengketa tanah yang belum bersertifikat tanpa melalui pengadilan. Baca Juga Mengenal Dasar Hukum Sengketa Tanah Dan Cara Menghindari Sengketa TanahHadapi Sengketa Tanah? Berikut yang Perlu Anda KetahuiTata Cara Membuat Surat Sporadik Dengan Mudah Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah. Konsultasi Hukum dengan Advokat Pilihan masalah hukum telah dikonsultasikan bersama kami 30 Menit Konsultasi via Chat Chat Sekarang a part of Konsultasi Hukum dengan Advokat Pilihan masalah hukum telah dikonsultasikan bersama kami 30 Menit Konsultasi via Chat Chat Sekarang a part of Konsultasi Hukum dengan Advokat Pilihan masalah hukum telah dikonsultasikan bersama kami 30 Menit Konsultasi via Chat Chat Sekarang a part of Konsultasi Hukum dengan Advokat Pilihan masalah hukum telah dikonsultasikan bersama kami 30 Menit Konsultasi via Chat Chat Sekarang a part of Artikel Terkait Sengketa tanah merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia, kebanyakan kasus melibatkan tanah yang belum bersertifikat. Sengketa tanah termasuk dalam kasus pertahanan yang dapat diartikan sebagai perselisihan terkait tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Tentu tidak ada satupun pihak yang mau terlibat dalam permasalahan tersebut. Mengingat alur penyelesaian sengketa tanah cukup rumit untuk dipahami. Namun, rujukan terkait langkah penyelesaian sengketa tanah bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam Pasal 5 Permen disebutkan, sengketa dan konflik tanah digolongkan dalam tiga klasifikasi yang terdiri dari Kasus berat; melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan/atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Kasus sedang; meliputi antar-pihak yang dimensi hukum dan/atau administrasinya cukup jelas, yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Kasus ringan; yakni pengaduan atau permohonan petunjuk yang sifatnya teknis administratif dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk penyelesaian ke pengadu atau pemohon. Merujuk pada tiga klasifikasi di atas, tidak semua sengketa tanah harus diselesaikan melalui ketuk palu hakim. Beberapa kasus, bisa saja diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau penyelesaian lewat Badan Pertanahan Nasional BPN. Sebagai panduan, berikut cara menyelesaikan sengketa tanah untuk kamu yang sedang mengalami sengketa tanah tanpa adanya sertifikat. Penyelesaian Sengketa Tanah Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi Sengketa tanah sejatinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan lewat jalur cara mediasi. Caranya, mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai, dengan didampingi pihak ketiga sebagai mediator. Tujuan dari mediasi adalah penyelesaian masalah secara musyawarah dan kekeluargaan. Keuntungan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi adalah, tidak memakan banyak waktu dan biaya. Selain itu prosedurnya pun tidak berbelit-belit. Hanya saja, keefektifan mediasi ini tergantung pada ketaatan para pihak dalam menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Baca juga Wajib Tahu, Ini 3 Cara Mengecek Tanah Bermasalah atau Tidak Penyelesaian Sengketa Tanah melalui BPN Foto Kementerian ATR/BPN Jika jalur mediasi belum efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah, cara penyelesaian lain yang bisa ditempuh adalah mengajukan pengaduan ke kantor pertanahan. Ini adalah cara yang paling direkomendasikan, sebab BPN adalah pihak berwenang dalam menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu, penyelesaian sengketa tanah di BPN pun tidaklah rumit. Berikut tata cara penyelesaian sengketa tanah lewat Kantor Pertanahan Melapor ke Kantor atau Badan Pertanahan setempat. Laporan bisa disampaikan lewat loket pengaduan atau laman resmi ATR/BPN. Pengaduan harus memuat identitas pengadu dan tercantum pula uraian singkat terkait sengketa. Melengkapi berkas pengaduan yang terdiri dari – Fotocopy identitas pengadu. – Fotocopy surat kuasa serta identitas penerima kuasa, utamanya apabila dikuasakan. – Data pendukung atau bukti terkait pengaduan. Apabila pengaduan telah memenuhi syarat petugas BPN akan menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan yang akan diberikan kepada pengadu. Merujuk pada Pasal 6 Permen ATR/Kepala BPN 21/2020 – penanganan sengketa dan konflik pertanahan dilakukan melalui tahapan berikut ini Pengkajian Kasus Gelar awal Penelitian Ekspose hasil penelitian Rapat koordinasi Gelar akhir Penyelesaian Kasus. Dalam hal sengketa dan konflik dengan klasifikasi kasus sedang atau ringan, penanganannya dapat dilakukan tanpa melalui semua tahapan yang telah disebutkan di atas. Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Pengadilan Selain pengaduan ke BPN, kasus pertanahan pun bisa diselesaikan di pengadilan dengan gugatan pidana maupun perdata. Pengaduan bisa diajukan ke pengadilan umum, pengadilan tata usaha maupun pengadilan agama, tergantung jenis gugatan yang diajukan. Gugatan mengenai kasus tanah yang diajukan ke pengadilan umum melingkup pada perkara perdata dan pidana. Sementara gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha, umumnya berkaitan dengan pembatalan sertifikat sebagai produk badan tata usaha negara. Adapun gugatan yang diajukan ke pengadilan agama, biasanya berkenaan dengan gugatan terhadap tanah harta bersama dalam perkawinan, warisan, dan sengketa tanah wakaf. Sebagai tambahan informasi, penyelesaian kasus pertanahan lewat pengadilan statusnya bukan lagi sengketa, melainkan perkara pertanahan. Baca juga 5 Tips Membeli Tanah Kavling Aman dan Murah Tips agar Terhindar dari Kasus Pertanahan Kasus pertanahan sejatinya merupakan hal yang bisa dihindari. Ada sejumlah cara agar tidak terlibat permasalahan tersebut. Berikut beberapa tipsnya. Cek Asal Usul Kepemilikan Lahan Sebelum membeli tanah, kamu harus menelusuri asal-usul tanah tersebut. Persiksa dengan saksama status lahan yang akan dibeli. Terutama perihal status kepemilikannya, apakah tanah itu sudah berstatus Sertifikat Hak Milik SHM atau girik. Saran terbaik tentunya membeli tanah yang sudah SHM. Cek Keabsahan Sertifikat Selanjutnya, lakukan verifikasi atau pengecekan tanah bermasalah atau tidak. Pengecekan bisa dilakukan dengan mendatangi langsung kantor BPN setempat. Atau lakukan pengecekan secara online lewat aplikasi “Sentuh Tanahku,” maupun mengunjungi website resmi Kementerian ATR/BPN. Pastikan Kredibilitas Penjual Memastikan kredibilitas penjual adalah hal lumrah dalam setiap proses jual-beli. Hal ini dilakukan agar kamu terhindar dari tindak penipuan. Langkah tersebut juga perlu dilakukan ketika hendak membeli tanah. Bila membeli tanah kepada perorangan, kamu bisa menelusuri kredibilitas penjual kepada tetangga hingga RT atau RW yang bersangkutan. Namun bila penjual adalah pengembang, yang perlu dilakukan adalah memeriksa rekam jejak pengembang tersebut, apakah bermasalah atau tidak. Itulah pembahasan mengenai penyelesaian sengketa tanah. Jangan segan untuk memperbarui informasi dan pengetahuanmu lewat laman Panduan Rumah123. Selain itu, kamu juga bisa mengunjungi laman properti baru Rumah123 untuk menemukan berbagai rekomendasi hunian nyaman berkualitas. Beberapa perumahan yang mungkin cocok untukmu adalah Sukamanah Islamic Village, Grand Wisata Bekasi, hingga Seion Serang. Ternyata cara mengurus tanah sengketa bisa dilakukan dengan mudah, bahkan tanpa ke pengadilan. Begini caranya! Kepemilikan sertifikat hak milik memang sangat penting. Sebab, sertifikat merupakan bukti sah atas kepemilikan atas tanah atau lahan. Tanpa adanya sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki seseorang, maka sengketa tanah sangat mungkin untuk terjadi. Walaupun demikian, masih banyak masyarakat yang tak memiliki sertifikat tanah. Lalu bagaimana jika konflik sudah kepalang terjadi ketika kamu belum memiliki sertifikat tanah? Penyelesaian Sengketa Tanah yang Belum Bersertifikat Melalui Kantor Pertanahan Ketika terjadi hal ini, banyak yang memilih untuk menggunakan jalur pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tanah. Padahal, tak sedikit penyelesaian sengketa melalui pengadilan justru merugikan masyarakat. Sebaiknya, konflik diselesaikan dengan cara mengadu ke Kantor Pertanahan. Seperti apa cara mengurus tanah sengketa tanpa pengadilan? Berikut ulasan lengkapnya yang wajib diketahui! Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pemerintah memiliki peraturan terkait kasus pertanahan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan “Permen Agraria 11/2016”. Dalam Permen Agraria 11/2016, yang disebut dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. Dilansir dari sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan Inisiatif dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional “Kementerian” Pengaduan masyarakat Penyelesaian Sengketa Tanah Tanpa Pengadilan Adapun prosedur yang harus dilewati jika terjadi sengketa tanah adalah sebagai berikut 1. Ajukan pengaduan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau situs resmi ATR/BPN 2. Pengaduan setidaknya memuat tentang identitas pengadu dan uraian singkat kasus 3. Berkas pengaduan harus disertai – Fotokopi identitas pengadu – Fotokopi identitas penerima kuasa & surat kuasa apabila dikuasakan – Data pendukung/bukti terkait pengaduan. 4. Jika pengaduan memenuhi syarat, pengadu akan mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan dari petugas 5. Pejabat yang bertanggungjawab melakukan kegiatan pengumpulan data 6. Apabila pengaduan tersebut merupakan kewenangan Kementerian, maka akan maka akan dikaji kronologinya dari data yuridis, fisik, dan data pendukung lainnya. Penyelesaian masalah paling sering dilakukan dengan cara mediasi 7. Dalam menyelesaikan sengketa, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri akan menerbitkan pembatalan hak atas tanah, pembatalan sertifikat, atau perubahan data. Dalam hal keputusan, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan pejabat yang berwenang untuk memberitahukan kepada para pihak agar menyerahkan sertifikat hak atas tanah dan/atau pihak lain yang terkait dalam jangka waktu paling lama 5 lima hari kerja. Pemberitahuan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada pemegang hak tanggungan atau pihak lain mengenai rencana pelaksanaan keputusan dalam jangka waktu 30 tiga puluh hari. Setelah jangka waktu 30 tiga puluh hari berakhir, Kepala Kantor Pertanahan melanjutkan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu dia prosedur lengkap penyelesaian sengketa tanah tanpa pengadilan. Sengketa tanah yang dimaksud di sini adalah sengketa tanah tanpa sertifikat. Perlu diingat kembali, penyelesaian sengketa tanah tanpa pengadilan hanya bisa dilakukan jika ternyata sengketa tanah yang terjadi memang tidak termasuk sengketa yang merupakan kewenangan Kementerian, sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi. Semoga artikel ini bermanfaat untukmu, dan semoga permasalahan sengketa tanah yang sedang dihadapi bisa segera selesai! Temukan inspirasi menarik seputar desain hunian idaman terbaik, selengkapnya di Kamu bisa wujudkan hunian idaman seperti Summarecon Mutiara Makassar hanya di dan yang pastinya AdaBuatKamu! Solusi untuk Tanah Sengketa yang Belum Bersertifikat, dapat dikatakan bahwa sengketa tanah menjadi masalah yang sering terjadi di Indonesia. Masalah ini juga umumnya melibatkan tanah yang belum bersertifikat serta dapat melibatkan perseorangan, badan hukum hingga lembaga. Alur penyelesaiannya yang cukup rumit membuat banyak pihak yang tidak mau mengalaminya, lantas bila hal tersebut terjadi bagaimana solusinya?Solusi Atas Tanah Sengketa yang Belum BersertifikatTanah yang belum bersertifikat sering menjadi objek sengketa sehingga diperlukan solusiLangkah terkait penyelesaian sengketa tanah sebenarnya dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020. Di dalamnya mengatur tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, selain itu dalam pasal 5 juga menjelaskan penggolongannya sebagai berikut 1. Kasus berat Melibatkan banyak pihak dengan dimensi hukum yang kompleks dan/atau berpotensi menyebabkan gejolak sosial, politik, ekonomi hingga Kasus sedang Melibatkan antar beberapa pihak dengan dimensi hukum dan/atau administrasinya cukup jelas. Penyelesaiannya bila melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menyebabkan gejolak seperti pada kasus Kasus ringan Pengaduan atau permohonan petunjuk yang bersifat teknis administrasi dengan penyelesaian yang cukup dengan surat petunjuk penyelesaian kepada pihak pemohon / Penyelesaian Sengketa TanahJadi melihat dari beberapa penggolongan diatas maka tidak semua masalah sengketa tanah harus melalui ketuk palu hakim. Namun secara umum, berikut adalah beberapa solusi atas tanah sengketa yang belum bersertifikat 1. Penyelesaian Sengketa Tanah melalui MediasiPenyelesaian pertama bisa melalui cara kekeluargaan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa dan didampingi pihak ketiga/mediator yang netral. Cara ini tidak akan memakan banyak waktu dan biaya serta prosedur yang berbelit-belit, namun kefektifan mediasi bergantung pada ketaatan kedua belah pihak dalam menjalankan Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Badan Pertanahan NasionalPada tingkat selanjutnya, penyelesaian sengketa tanah tak bersertifikat bisa diadukan ke kantor pertanahan. Cara ini lebih direkomendasikan sebab Badan Pertanahan Nasional merupakan pihak berwenang untuk menyelesaikannya dan dapat menyelesaikan dengan lebih efektif dan penyelesaiannya pihak yang bersengketa dapat melaporkan ke Kantor BPN setempat baik melalui loket pengaduan maupun laman resminya. Dalam pengaduan harus memuat identitas pengadu dan menjelaskan permasalahan secara singkat serta melengkapi berkas seperti Fotocopy kartu identitas surat kuasa serta kartu identitas penerima kuasa bila pendukung maupun bukti terkait memenuhi syarat maka petugas BPN akan menerbitkan Surat Tanda Penerima Pengaduan yang nantinya diberikan ke pengadu. Penanganan sengketa dan konflik pertanahan berdasarkan Pasal 6 Permen ATR/Kepala BPN 21/2020 dilakukan dalam beberapa tahap berikut Pengkajian hasil dalam konflik atau sengketa dengan klasifikasi kasus ringan atau sedang bisa dilakukan tanpa harus melalui seluruh tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah melalui PengadilanPenyelesaian selanjutnya bisa melalui pengadilan dengan gugatan pidana maupun perdata yang diajukan ke pengadilan umum, tata usaha hingga agama bergantung jenis pengadilan umum gugatan kasus tanah yang diajukan melingkupi pada perkara perdata dan pidana. Sedangkan pada pengadilan tata usaha gugatan umumnya terkait dengan pembatalan sertifikat sebagai produk badan tata usaha pada pengadilan agama umumnya gugatan atas tanah terkait harta bersama dalam perkawinan, warisan hingga sengketa tanah wakaf. Perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan statusnya sudah masuk ke perkara pertanahan bukan lagi Menghindari Kasus Sengketa PertanahanCara Pecah Sertifikat Tanah Kavling Sesuai Aturan Hukum Terbaru Photo by Luiz Cent on UnsplashBaca Juga Cara Pecah Sertifikat Tanah Kavling Sesuai Aturan Hukum TerbaruPada dasarnya kasus sengketa tanah merupakan hal yang bisa dihindari, terlebih lagi dengan pengurusan yang cukup rumit tentu semua orang tidak mau terlibat masalah ini. Untuk itu berikut ada beberapa tips menghindari kasus sengketa pertanahan 1. Periksa Asal Usul Kepemilikan Tanah / LahanTentu sebelum membeli tanah / lahan, pembeli harus menelusuri tentang asal-usul dan bagaimana statusnya. Khususnya adalah untuk status kepemilikan, apakah tanah sudah berstatus SHM atau Sertifikat Hak Milik atau girik, tentu yang terbaik adalah memilih yang sudah Periksa Keabsahan SertifikatLangkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah memverifikasi atau mengecek apakah tanah bermasalah atau tidak dengan mendatangi kantor BPN setempat. Pengecekan juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi “Sentuh Tanahku” atau dengan mengakses situs resmi Kementerian ATR/ Pastikan Kredibilitas PenjualDalam aktivitas jual beli, memastikan kredibilitas penjual adalah hal yang wajar terlebih lagi untuk jual beli tanah. Dengan begitu pembeli dapat menghindari penipuan dalam jual beli tanah. Bila membeli tanah dari perorangan maka Anda bisa menanyakan kredibilitas penjual kepada kepada RT / RW maupun warga sekitar. Sedangkan bila membeli dari pengembang maka periksa lebih dulu rekam mengenai solusi untuk tanah sengketa yang belum bersertifikat. Cek kembali semua aset tanah yang Anda miliki jangan sampai ada pihak lain yang menjadikannya objek sengketa.

penyelesaian sengketa tanah yang belum bersertifikat